12 RPP ASN Selesai Sebelum SBY Turun Jabatan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) menyiapkan formasi khusus menjelang perekrutan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2014. Kebijakan itu disusun bersama instansi yang berkaitan dengan formasi, agar memperoleh cikal bakal pegawai aparatur yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing.

Kabar yang sangat gembira bagi kita calon pegawai aparatur ASN, Sebanyak 12 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang segera dituangkan didalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dituntaskan sebelum Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II berakhir. Selain 12 RPP, ada tiga Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang juga digenjot pemerintah untuk diselesaikan dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Semua RPP sebanyak 12 yang berkaitan dan berhubungan dengan UU ASN akan diselesaikan dalam kabinet jilid II ini,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar yang didampingi WamenPAN-RB Eko Prasojo saat menggelar konferensi pers di kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi. Ditambahkan, saat ini sudah ada 12 RPP dan tiga Rancangan Perpres yang sudah telah mendapat izin prinsip dan telah disampaikan kepada Presiden pada 26 Mei 2014.

Lebih lanjut dikatakan, untuk bidang bidang tugas Kedeputian Pelayanan Publik, KemenPAN-RB akan sesuai dengan penyusunan roadmap pengaduan masyarakat di bidang pelayanan publik. Saat ini, pemerintah tengah menyusun Peraturan MenPAN-RB tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

Ditambahkan WamenPAN-RB Eko Prasojo, saat ini tengah dibangun sistim informasi pengelolaan pelaporan dan pengaduan yang terintegrasi untuk seluruh kementerian/lembaga dan pemda melalui sistim yang telah dibangun oleh tim UKP4. KemenPAN-RB menargetkan rampung Juli 2014.

“Tak kalah pentingnya adalah monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan cara ini, pemda merasa diberikan perhatian,” pungkasnya. (esy/jpnn)

sumber : www.jpnn.com

Juli 2014 Dibuka Lowongan 7 Ribu PNS untuk Dosen

Sorong - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan prioritas bagi sarjana yang mengikuti program Sarjana Mendidik Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T) untuk menjadi PNS. Selain itu, Juni 2014 Kemendikbud akan membuka lowongan untuk 6 ribu dosen untuk seluruh Indonesia.

Jumlah formasi PNS guru masih dikalkulasikan karena menyangkut banyak pihak. Baik dengan Men PAN RB maupun kebutuhan Pemda akan jumlah guru yang diperlukan.

"Tetapi peserta SM-3T tidak otomatis diangkat menjadi PNS, harus mengikuti tes terlebih dahulu yang diselenggarakan oleh Men PAN)," kata Mendikbud Mohammad Nuh usai kunjungan di SD /SMP Satu Atap di SD Inpres 01 Injemur, Sorong, Papua Barat. Setiap tahun 3 ribu orang mengajar di berbagai pelosok negeri lewat program tersebut. Mereka direkrut dari perguruan tinggi dengan animo mencapai 9 ribu setiap tahunnya.

Sarjana yang masih berusia muda berusia 22 - 25 tahun tersebut sangat antusias dengan program tersebut. "Kita berharap tidak ingin SM3T ini hanya menjadi transit. Sebagian besar peserta otomatismasuk lulus masuk Program Pendidikan Guru (PPG). Tetapi belum tentu lulus PPG dan PNS," ujar M Nuh.

"Men PAN juga sudah menyetujui (mendapat prioritas menjadi PNS) dan ini sudah program yang ke empat kalinya," sambung menteri yang gemar kuliner itu Selain berperan sebagai pengajar, SM3T itu juga mempunyai peran penting lain. Yaitu sebagai surveyor atau pengumpul data di daerah mereka mengajar. Seperti data orang tua, penghasilan rata-rata masyarakat hingga kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.

"Kalau kita menerjunkan orang untuk sensus, biayanya sangat besar," ucapnya.

Selain guru PNS, di bulan Juli juga ada tes formasi PNS 2014 untuk menambah kuota jatah PNS dosen untuk seluruh Indonesia. Pengangkatan PNS ini dikarenakan kebutuhan akan dosen sangat mendesak. Hal ini sudah disetujui Men PAN RB.

"Kalau boleh saya buka, berapa jumlah formasi? jumlahnya 6 sampai 7 ribu dosen. Itu untuk dosen saja," terang M Nuh. PNS ini tidak semuanya ditugaskan untuk mengajar di PTN tetapi juga di PTS. Demikian pula halnya dengan formasi PNS guru.

"Kita tahu, jumlah perguruan tinggi baru meningkat. Penambahan daya tampung mahasiswa, maka rasio dosen juga butuh tinggi. Termasuk yang eksisting. Juga dengan banyaknya dosen yang pensiun, " ujarnya.

Dengan adanya kabar yang menggembirakan ini dosen yang masih honorer ataupun masih kontrak bisa sedikit bernafas lega. karena tahun ini penerimaan PNS Dosen meningkat signifikan

sumber : detiknews

PP Kenaikan Gaji PNS 2014 sudah ditunggu-tunggu

Bulan April telah berlalu, namun PP Kenaikan gaji PNS 2014 yang ditunggu belum terbit juga. Sebagai catatan nampaknya pada tahun ini tanggal penerbitan PP perubahan gaji akan menjadi jangka waktu paling lama setelah adanya pengumuman kenaikan  dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tahun lalu PP No 12 Tahun 2013 yang merupakan PP kenaikakn Gaji Pokok PNS baru ditandatangani Presiden tanggal 11 April 2013, padahal sebelumnya belum pernah penerbitan peraturan pemerintah perubahan gaji PNS melewati bulan Februari.

Kenaikan gaji pokok PNS sudah ditetapkan sebesar 6 % dan sudah dianggarkan dalam APBN 2014. Persentase 6 % ini  dimaksudkan untuk mempertahankan daya beli para pegawai negeri sipil dari gerusan inflasi yang dipatok pemerintah pada angka 5,5 % atau sebenarnya riil income yang dinikmati PNS hanya 0.5 %. Kebijakan kenaikan gaji pokok yang menyesuaikan inflasi mulai diterapkan pada tahun lalu sehingga dengan kondisi ekonomi yang stabil persentase kenaikan gaji berkisar pada angka 5 – 7 % pada tahun-tahun mendatang.

Besaran dan persentase sudah ditetapkan dan dianggarkan dalam APBN 2014, mengapa penerbitan PP Kenaikan Gaji Pokok belum diterima sampai saat ini?

Saat presiden mengumumkan kenaikan gaji PNS, biasanya saat itu juga harga barang kebutuhan pokok sudah naik terlebih dahulu sementara kenaikan riil gaji belum dirasakan karena menunggu peraturan pemerintah diterbitkan. Itulah yang dinamakan announcement effect, kejadian yang muncul akibat diumumkannya suatu peristiwa.

Apabila dikaitkan antara kenaikan harga kebutuhan pokok dengan  momen atau waktu diterbitkannya PP maka sudah tidak relevan lagi, karena kenaikan gaji sudah diumumlan pada bulan Agustus 2013. Artinya penerbitan PP kenaikan gaji pada tanggal dan bulan berapapun sudah  tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Perlu diketahui Peraturan Pemerintah tentang kanaikan gaji ini merupakan perubahan atas PP Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Pembuatan PP ini sebagai hal yang rutin tiap tahun dilakukan sehingga lebih memudahkan  Kemenkumham melakukan harmonisasi rancangan peraturan pemerintah termasuk koordinasi dengan instansi yang terkait dengan PP ini.

Sesuai ketentuan proses pengundangan suatu Peraturan Pemerintah setelah melalui proses harmonisasi menjadi domain Sekretariat Negara (Setneg). Setneg akan memproses Rancangan PP tersebut melalui 2 (dua) prosedur yakni Analisis Rancangan Peraturan Pemerintah dan Prosedur Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah.

Prosedur Analisis dilaksanakan melalui proses pemeriksaan administrasi , pengumpulan data, dan analisis terhadap Rancangan PP. Jika tidak ada masalah dengan isi Rancangan PP, Mensesneg menyampaikan surat dan naskah RPP kepada pemrakarsa dan Menteri terkait .

Disamping soal ketidakpastian, mundurnya PP kenaikan gaji ini akan berdampak pada penerimaan gaji ketigabelas.  Besaran Gaji 13 PNS ditentukan berdasarkan gaji bulan Juni. Penyampaian SPM Gaji Induk ke KPPN sesuai ketentuan paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran atau tanggal 15 Mei 2014. Tahun lalu PP diterbitkan minggu III bulan April 2013, sehingga tidak ada masalah berkaitan dengan gaji 13. Jika sebelum tanggal 15 Mei 2014, PP Kenaikan gaji belum diterima juga harus dipikirkan langkah-langkah antisipasi agar gaji 13 yang diterima sudah termasuk kenaikan gaji.

sumber : http://setagu.net

Surat undangan Penyerahan Daftar Nominatif TH K2 Formasi Tahun Anggaran 2013 dan 2014

Kemarin (5/5/2014) Seluruh kepala Badan Kepegawaian Daerah se-Sulawesi utara, Maluku Utara dan Gorontalo mendapatkan Undangan Penyerahan daftar Nominatif K2 di Aula BKN Reg. XII Manada, Berikut ini disajikan Surat Undangan Kepala Kantor Regional XI BKN bernomor 78/KR.XI/KK/IV/2014 kepada seluruh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara di wilayah kerja Kantor Regional XI BKN.

Undangan dapat dilihat di bawah ini: